Make your own free website on Tripod.com

Personal Website Djoko Purwanto


MENCARI SOLUSI PENYELESAIAN KASUS BLBI

Oleh : Drs. Djoko Purwanto, MBA

 

            Akhir-akhir ini masalah pengucuran dana BLBI mulai nampak menghiasi wajah-wajah mass media di tanah air. Meskipun sebenarnya masalah pengucuran dana BLBI kepada sejumlah bank pernah menjadi sorotan dan perdebatan cukup panjang sekitar tahun 1998.

            Perbincangan seputar pengucuran dana BLBI menjadi semakin menarik diamati, paling tidak ada beberapa alasan, pertama pengucuran dana BLBI kepada sejumlah bank menyangkut nilai uang yang sangat besar senilai sekitar Rp. 164,5 triliun. Dalam kondisi sekarang ini tentunya uang sebesar itu akan sangat berarti bagi pemerintah dalam meringankan beban pengeluaran negara yang dalam APBN 2000 mengalami defisit.

Kedua, adanya perubahan pemerintahan transisi menuju pemerintahan yang betul-betul terpilih secara demokratis (legitimate). Perubahan tersebut tentunya akan berdampak pada upaya-upaya perombakan terhadap sistem lama yang kurang baik menjadi sistem pemerintahan yang bersih dan professional dalam bidangnya. Untuk mewujudkan clean governance tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah.

Ketiga, keberadaan Panja BLBI yang beranggotakan sejumlah anggota dewan merupakan salah satu bentuk kepedulian dewan dalam merespon berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat, termasuk salah satunya adalah masalah BLBI.

Keempat, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Indonesia menunjukkan adanya penyimpangan penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kelima, rekomendasi Panja BLBI menyebutkan bahwa pengucuran dana BLBI melibatkan berbagai pihak terkait termasuk sejumlah mantan pejabat dan para pemilik bank.

Situasi Darurat

            Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bukanlah bantuan cuma-cuma alias gratis, tetapi merupakan bentuk pinjaman kepada sejumlah bank yang betul-betul mengalami kesulitan likuiditas, misalnya akibat banknya di rush. Sehingga, untuk menyelamatkan bank-bank tersebut BI sebagai lender of the last resort memberikan pinjaman berupa BLBI. Dalam hal ini, pengucuran dana BLBI ke sejumlah bank tersebut berada dalam situasi emergency atau darurat. Asumsinya, kalau bank-bank tersebut tidak segera dibantu bank-bank tersebut akan kolaps dan bangkrut, yang pada gilirannya berdampak kurang menguntungkan bagi perekonomian saat itu.

            Salah satu yang cukup menarik dari kasus BLBI adalah bahwa sejumlah bank penerima BLBI tersebut saat ini berada dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dengan kata lain bahwa kondisi mereka saat ini sudah tidak seperti dulu lagi. Ada sekitar 54 Bank-bank penerima BLBI yang masuk dalam pengawasan BPPN antara lain 10 Bank Beku Operasi (BBO), 4 Bank Take Over (BTO), 24 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), dan 16 Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Melihat kondisi tersebut, maka harapan untuk dapat menarik kembali dana BLBI yang dinikmati oleh sejumlah bank yang saat ini dalam kendali BPPN nampaknya menjadi semakin berat (payah). Bank yang diharapkan dapat beroperasi secara normal setelah suntikan BLBI, ternyata harus menerima pil pahit yaitu dalam pengawasan BPPN. Meskipun pemilik bank-bank penerima BLBI tersebut memiliki asset perusahaan, namun seringkali nilai asset yang digunakan jaminan kurang sebanding dengan nilai BLBI yang diterimanya. Disamping itu, pola pengembalian BLBI secara kontan yang semula hanya dalam waktu satu bulan, selanjutnya diperbarui menjadi sampai dengan lima tahun. Mengingat bahwa jangka waktu yang hanya satu bulan untuk mengembalikan kucuran dana BLBI dalam situasi saat ini nampaknya sulit dipenuhi. Oleh karenanya pemerintah memandang perlu untuk memberi waktu kelonggaran hingga lima tahun, dengan suatu harapan kucuran dana BLBI dapat segera ditarik kembali dan tidak menguap. Dengan demikian, saat ini menjadi tugas yang amat berat bagi BPPN untuk dapat menarik kembali kucuran dana dari bank-bank penerima BLBI sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

 

Pengalaman Berharga

            Pengucuran dana BLBI ke sejumlah bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang hingga kini belum menampakkan hasil yang berarti tersebut hendaknya menjadi pengalaman yang berharga bagi dunia perbankan. Peran Bank Sentral dalam mengucurkan dana BLBI ke sejumlah bank tersebut merupakan salah satu fungsi yang diembannya sebagai lender of the last resort. Sehingga kalau ada bank yang mau kolaps karena di rush, tentunya BI tak akan tinggal diam dan memberikan suntikan dana segar dalam bentuk BLBI. Yang sekarang masih menjadi perdebatan publik kaitannya dengan masalah BLBI adalah diduga terdapat penyalahgunaan dalam pengucuran dana BLBI tersebut. Sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan dalam acara dengar pendapat BPK dengan Komisi IX DPR bahwa terdapat penyimpangan penyaluran BLBI sekitar Rp. 89 triliun lebih. Temuan BPK atas penyimpangan BLBI memang perlu klarifikasi dan sekaligus penelusuran lebih lanjut.

            Apa yang dilakukan Panitia Kerja BLBI merupakan langkah positif dalam memberikan peran kontrol anggota dewan terhadap pemerintah. Apalagi masalah pengucuran dana BLBI tersebut mencakup dana triliunan dan diduga melibatkan sejumlah pejabat mulai mantan presiden, kalangan BI, mantan menkeu, mantan menko ekuin, mantan penasehat keuangan, mantan mensesneg,  dan sejumlah eksekutif bank. Sebuah permasalahan yang cukup kompleks, rumit dan tak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

            Pengalaman menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran di dunia perbankan nampaknya belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Mulai dari upaya-upaya cegah tangkal (cekal), penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai pada proses pengadilanpun, kita belum melihat proses penyelesaian yang adil terhadap mereka yang diduga merugikan uang negara dalam jumlah besar. Kekhawatiran masyarakat awam terhadap penyelesaian berbagai kasus perbankan lainnya hendaknya jangan sampai terjadi pada kasus penanganan BLBI. Penyelesaian kasus BLBI yang segera dilakukan bukan saja terbatas pada pemanggilan sejumlah pejabat yang terlibat, tetapi juga mereka para penerima BLBI yang ikut menikmati kucuran dana tersebut. Pencekalan terhadap mereka yang diduga terlibat dalam kasus BLBI merupakan langkah awal yang baik bagi proses penyelesaian. Namun yang lebih penting lagi adalah sejauhmana mana pihak kejaksaan mampu menerapkan law inforcement terhadap kasus BLBI ini.

            Dua lembaga yaitu kejaksaan dan BPPN nampaknya mempunyai PR yang tidak mudah untuk menyelesaikan kasus BLBI ini secara arief dan adil. Lembaga kejaksaan dituntut untuk menerapkan law enforcement secara arief dan adil, disisi lain BPPN juga dituntut kerja ekstra untuk mengamankan asset-aset perusahaan yang kini dalam kendali BPPN, sehingga kucuran dana BLBI semaksimal mungkin dapat diselamatkan kembali oleh pemerintah, semoga!

@@@