MENYOAL RENCANA KENAIKAN HARGA BBM
Masih segar dalam ingatan kita bahwa pemerintah baru saja menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rata-rata sekitar 12 persen pada bulan Oktober 2000. Kini pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Purnomo Yusgiantoro lagi-lagi mulai mengisyaratkan kepada masyarakat bahwa pemerintah merencanakan menaikkan harga BBM rata-rata sekitar 20 persen pada bulan April 2001.
Pernyataan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral tersebut jelas akan menimbulkan berbagai tanggapan yang bervariasi, mulai dari yang dapat memahami kesulitan pemerintah sampai pada yang menolak rencana pemerintah tersebut. Tanggapan pro dan kontra terhadap rencana pemerintah tersebut dalam alam demokrasi tentunya dianggap sah-sah saja selama diekspresikan dengan cara-cara yang baik dan bertanggungjawab.
Bagi pemerintah tentunya rencana menaikkan harga BBM tersebut memiliki berbagai alasan yang logis dan rasional, terutama upaya pemerintah untuk secara bertahap melepas subsidi BBM. Namun di pihak lain, menaikkan harga BBM ditengah kondisi masyarakat yang masih terpuruk, daya beli masyarakat rendah, nampaknya bukanlah kebijakan yang menarik apalagi populer. Oleh karena itu, bagi pemerintah, kebijakan menaikkan harga BBM tersebut cukup dilematis. Namun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa beban keuangan negara dari tahun ke tahun selalu membengkak yang pada gilirannya dapat mempersulit posisi keuangan negara itu sendiri. Tahun 2001 jumlah subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah ternyata masih cukup besar yaitu sekitar Rp. 45 triliun. Hal ini tidak jauh berbeda dengan subsidi BBM pada tahun sebelumnya.
Penghapusan maupun pengurangan subsidi BBM tentunya tak dapat dilepaskan dari kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dengan IMF melalui penandatangan letter of intent (LOI). Cepat atau lambat semua bentuk subsidi, termasuk subsidi BBM akan dikurangi secara bertahap, sehingga pada akhirnya yang berlaku adalah seberapa besar kekuatan/kemampuan pasar melalui interaksi supply (penawaran) dan demand (permintaan).
Kalau diamati lebih jauh, paling tidak ada beberapa alasan mendasar mengapa pemerintah merencanakan menaikkan harga BBM bulan April 2000. Pertama, alasan beban keuangan negara yang semakin berat bila harus memberikan subsidi BBM. Kedua, munculnya disparitas harga BBM di dalam dan luar negeri. Saat ini harga BBM dalam negeri jauh lebih murah dibandingkan dengan harga BBM di luar negeri. Ketiga, sering munculnya penjualan BBM secara illegal (penyelundupan) ke luar negeri dan munculnya berbagai bentuk oplosan BBM yang dapat merugikan masyarakat. Keempat, prinsip keadilan atas pemanfaatan subsidi BBM.
Oleh karena itu, rencana pemerintah menaikkan harga BBM tersebut hendaknya perlu disosialiasikan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan cara melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pihak organda, produsen, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga konsumen. Sosialiasi yang tepat pada sasaran yang tepat diharapkan dapat menjadi wahana dialogis yang demokratis, yang pada gilirannya mampu membuka wawasan berfikir masyarakat menjadi lebih baik dan dapat memahami alasan yang bisa dipertanggungjawabkan mengapa harga BBM harus dinaikkan bulan April 2000. Sementara ini yang terkesan atau menonjol di masyarakat adalah tentang “kenaikan” harga BBM dan kurang memberikan penjelasan yang cukup kepada masyarakat pada umumnya alasan yang melatarbelakangi mengapa harus naik. Kurangnya sosialisasi rencana tersebut cenderung membuat masyarakat apriori atau menolak setiap kebijakan yang ujung-ujungnya menambah beban masyarakat, khususnya masyarakat lapis bawah.
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bulan April 2000, nampaknya telah diantisipasi sejumlah penyalur minyak tanah dengan cara menimbun, dan mengurangi pasokan penjualan kepada konsumen. Apabila kejadian ini berlangsung berkelanjutan, tentunya sudah dapat dibayangkan persediaan minyak tanah semakin langka dan harga minyak tanah melonjak tak terkendali. Trik-trik yang dilakukan oleh sejumlah penyalur minyak tanah tersebut bukanlah hal yang baru lagi. Ini yang harus diantisapiasi oleh pemerintah, terutama pihak Pertamina harus responsif terhadap kemungkinan kelangkaan minyak tanah di pasar.
Sebagaimana kita ketahui bahwa BBM bagi masyarakat merupakan salah satu komponen biaya produksi dan biaya transportasi (angkutan). Oleh karena itu, kenaikan harga BBM secara otomatis akan mengakibatkan biaya produksi dan biaya transportasi meningkat, yang ujung-ujungnya akan meningkatkan harga jual produk dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Besaran kenaikan harga BBM yang direncanakan sekitar 20 persen bisa saja tidak terlalu signifikan, namun dampak psikologis yang harus ditanggung oleh masyarakat khususnya masyarakat bawah cukuplah besar. Karena dampak dari kenaikan harga BBM tersebut memiliki daya jangkau yang cukup luas. Yang barangkali agak merisaukan bagi masyarakat adalah seringkali kenaikan harga produk oleh para pengusaha cenderung tak terkendali (uncontrollable), sehingga pengusaha memiliki alasan untuk menaikkan harga produknya menurut kehendaknya. Sebagai contoh sederhana, kenaikan harga BBM sebesar 20 persen, namun pengusaha seringkali menaikkan karga produknya sama atau lebih besar dari 20 persen. Padahal bila dilihat secara rinci bahwa BBM hanyalah salah satu komponen biaya produksi disamping ada komponen-komponen lain seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kalkulasi seperti itu yang sering terjadi di pasar, barangkali pengusaha hanya berfikir ingin gampangnya saja atau praktis daripada harus repot-repot.
Ada kecenderungan di pasar bahwa ketika ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM, umumnya para produsen sudah pasang kuda-kuda “menyesuaikan” harga jual produknya. Perilaku produsen yang cenderung profit motive ini akan membebani masyarakat konsumen. Kalau pemerintah dengan terpaksa harus menaikkan harga BBM, maka harga baru tetap diberlakukan. Tetapi, kalau seandainya ternyata dengan berbagai pertimbangan pemerintah menunda atau membatalkan keinginan untuk menaikkan harga BBM tersebut, maka kecenderungan harga pasar masih tetap saja tak berubah.
Dalam situasi saat ini diperlukan pemikiran yang matang dan ditimbang-timbang cost-benefitnya. Bagaimanapun juga saat ini beban yang harus ditanggung oleh masyarakat bawah memang cukup berat. Namun demikian perlu dicarikan solusi yang baik sehingga beban yang harus dipikul masyarakat bawah menjadi ringan, namun disisi lain beban anggaran yang harus ditanggung pemerintah juga dapat diminimalisir.
Langkah Antisipatif
Untuk mencegah munculnya berbagai gejolak masyarakat terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM tersebut sudah selayaknya kalau pemerintah selain melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat, termasuk kepada para wakil rakyat yang ada di DPR, organda, serikat buruh, produsen, dan lembaga konsumen, pemerintah juga perlu memperhatikan dampaknya bagi masyarakat lapis bawah dan pegawai tetap. Mereka ini yang sering menerima dampak langsung dari setiap kebijakan kenaikan harga BBM dari waktu ke waktu.
Kebijakan pemerintah sebelumnya yang memberikan subsidi BBM bagi masyarakat lapis bawah barangkali perlu dikaji ulang efektifitasnya. Oleh karena itu, perlu dicarikan alternatif lain yang memungkinkan bantuan subsidi BBM dapat mencapai sasarannya, seperti memberikan bantuan sumbangan biaya pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat lapis bawah tersebut. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya persiapan operasional di lapangan dan tentunya diperlukan waktu yang cukup.
Disamping pemberian subsidi BBM bagi masyarakat bawah, pemerintah perlu lebih proaktif melakukan monitoring harga di pasar dan bilamana dijumpai ada pengusaha yang melakukan berbagai tindakan yang merugikan konsumen, seperti melakukan penimbunan atau menaikkan harga semaunya, maka perlu adanya sanksi atau tindakan tegas.
Lagi pula, pemerintah perlu menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan pokok masyarakat yang cukup. Kalau perlu menjelang pemberlakuan kenaikan harga BBM beberapa jenis kebutuhan pokok masyarakat stoknya ditambah. Pendek kata bagaimana pemerintah mampu memberikan rasa aman, tenang dan nyaman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bulan April 2001 perlu disikapi secara arif oleh semua pihak baik pemerintah, pengusaha, dan masyarakat pada umumnya. Semoga!
@@@