Make your own free website on Tripod.com

Personal Website Djoko Purwanto

Catatan perbankan 1999 dan prospek 2000 
Tahun suram itu akankah berkelanjutan?
Oleh: Drs. Djoko Purwanto, MBA
 

    Dunia perbankan nasional hingga di penghujung tahun 1999 nampaknya masih menunjukkan tanda-tanda kesuraman, belum menggembirakan, terlebih dengan terbongkarnya kasus skandal Bank Bali yang melibatkan berbagai pihak yang hingga kini juga masih menimbulkan tanda tanya besar dan semakin ruwet. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kinerja dunia perbankan nasional se-cara menyeluruh, namun hasilnya masih jauh dari harapan banyak pihak. Kini dunia perbankan nasional menjadi tumpuan harapan bagi bergulirnya roda perekonomian secara menyeluruh.
Bank yang besar, sehat dan kuat mutlak diperlukan untuk menopang perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah tengah berjuang keras untuk menyehatkan dunia perbankan yang kini lagi sakit. Langkah awal yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melakukan due diligence terhadap semua bank swasta dan bank pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil due diligence menurut rasio kecukupan modal (CAR), maka bank-bank dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu A, B dan C. Bank kategori A apabila CAR-nya sama dengan atau lebih besar 4%, kategori B bila CAR-nya kurang dari 4% sampai dengan minus (-) 25% dan kategori C bila CAR-nya sama dengan atau kurang dari minus 25%.
    Bagi bank yang masuk kategori A dari sisi rasio kecukupan modal yang ditentukan minimal 4% di-nyatakan sehat dan layak jalan. Sedangkan bank yang masuk kategori B masih diberi peluang untuk ikut program rekapitalisasi dengan catatan harus menyediakan dana segar sebesar 20% dari dana yang dibutuhkan untuk mencapai CAR 4%. Sedangkan bagi bank yang masuk kategori C apabila berminat untuk ikut program rekapitalisasi harus naik peringkat dulu ke kategori B. Kalau tidak bi-sa memenuhi ketentuan tersebut, maka dengan be-rat hati bank tersebut harus dilikuidasi. 
 

Likuidasi bank
    Bagi dunia perbankan, tahun 1999 merupakan ”tahun pemberangusan” perbankan yang memang lain daripada tahun-tahun sebelumnya. Awal Nopember tahun 1997 pemerintah melikuidasi 16 bank swasta nasional, namun tak lama kemudian pada tanggal 13 Maret 1999 pemerintah mengumumkan bahwa 38 bank terpaksa harus dilikuidasi, 7 bank diambil alih pemerintah (bank take over) dan 9 bank masuk program rekapitalisasi. 
    Sebagaimana kita ketahui bahwa bank-bank yang dengan terpaksa harus dilikuidasi tersebut umumnya memiliki performance yang jelek, terutama dilihat dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) di bawah 4%, bahkan sampai minus ratusan persen. Di samping itu, bank-bank tersebut juga terkait dengan pelanggaran BMPK (batas maksimum pemberian kredit) dan berbagai kasus kredit bermasalah (non-performing loans). Bank-bank tersebut termasuk umumnya masuk da-lam kategori B dan C. 
    Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 23 April 1999, pemerintah dengan terpaksa harus melikuidasi dua bank lagi yaitu Bank Indovest dan Bank LTCB. Sehingga jumlah bank yang telah dilikuidasi selama tahun 1999 sebanyak 40 bank. Sementara itu, jumlah bank yang dikelompokkan sebagai bank yang sehat berdasarkan pemenuhan CAR 4% adalah 74 bank (kategori A). Bank-bank tersebut tetap menjadi pantauan/pengawasan pihak Bank Indonesia untuk menjaga agar jangan sampai peringkatnya menurun ke peringkat yang lebih rendah. Apabila hal itu terjadi, sebagai konsekuensinya bank yang bersangkutan bisa jadi diambil alih pemerintah atau harus ikut program rekapitalisasi.
    Dengan adanya likuidasi atas sejumlah bank tersebut, maka pemerintah telah menunjuk lima bank untuk menangani dana bank yang terlikuidasi, yaitu BNI, BRI, BCA, Bank Danamon dan BDN. Yang ditangani bank-bank tersebut adalah yang berkaitan dengan proses penyelesaian administrasi deposito maupun tabungan bagi para nasabah dari bank-bank yang terlikuidasi.
    Dengan likuidasi sejumlah bank tersebut, maka muncul masalah-masalah baru yaitu yang berkaitan dengan masalah penanganan terhadap para karyawan bank-bank yang terlikuidasi tersebut seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), mentransfer karyawan ke perusahaan lainnya (dalam kelompok/grup perusahaannya), dan penentuan besarnya pesangon yang akan diberikan. 
    Disamping itu, juga bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada para nasabah bank yang ingin mengurus deposito maupun tabungan. Me-ngingat jumlah deposito dan tabungan mereka dijamin oleh pemerintah, maka gejolak yang muncul tidak begitu berarti. Meskipun demikian, demo sebagai bentuk ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap keputusan likuidasi bank seringkali meng-hiasi kantor-kantor bank yang dilikuidasi maupun kantor Bank Indonesia sebagai sasarannya. 
 

Rekapitalisasi perbankan
    Bagaimana dengan penanganan bank-bank pemerintah? Beberapa bank pemerintah, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Ekspor Impor (Exim) dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) se-muanya masuk dalam kategori C di mana minusnya antara 35% sampai dengan 136%. Dalam hal ini, nampaknya bank-bank pemerintah (BUMN) memperoleh perlakuan khusus, meskipun CAR-nya sampai minus seratusan persen lebih. 
    Beberapa pertimbangannya antara lain, Bank BRI diikutsertakan dalam program rekapitaliasi mengingat kegiatan usahanya diperuntukkan bagi pe-layanan usaha-usaha kecil, menengah, dan koperasi. Keempat bank pemerintah yang lain yaitu Bank Exim, BBD, Bapindo dan BDN dimerger menjadi satu yaitu Bank Mandiri. Sedangkan BNI diikutsertakan dalam program rekapitalisasi yang dilakukan melalui right issue dalam pasar modal.
    Selain bank-bank pemerintah, beberapa bank swasta nasional yang diikutsertakan dalam program- rekapitalisasi antara lain Bank Lippo, Bank BII, Bank Universal, Bank Patriot, Bank Niaga, Bank Bali, Bank Bukopin, Bank Prima Ekspres dan Bank Arta Media. Namun, dari kesembilan bank swasta tersebut nampaknya Bank Bali dan Bank Niaga gagal ikut rekapitalisasi dan selanjutnya un-tuk sementara diambil alih pemerintah (bank take over). Hal ini disebabkan sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu 23 Juli 1999 bank tersebut tidak mampu memenuhi penambahan modal 20% untuk mencapai CAR 4%. 
    Sebagaimana kita ketahui bahwa Bank Bali yang sudah go public tersebut belakangan ini menjadi sorotan tajam di berbagai media massa terkait dengan masalah penagihan piutang kepada se-jumlah bank yang kini dirawat di BPPN melalui jasa pihak ketiga PT Era Giat Prima (EGP) senilai Rp 904 miliar diduga ada ketidakwajaran dalam proses pencairan dana tersebut. Kasus skandal Bank Bali yang kini masuk proses pengadilan menjadi sema-kin kompleks dan rumit, apalagi menyeret sejum-lah oknum pejabat Bank Bali, BPPN dan pejabat tinggi negara. 
    Sementara proses pengadilan kasus skandal Bank bali berlangsung, strategic partner-nya Standard Chartered Bank (SCB) sebagai bank ternama di Inggris akhirnya harus mundur dari manajemen Bank Bali dan selanjutnya manajemen Bank Bali untuk sementara berada di bawah kendali BPPN. Mundurnya investor asing SCB ini nampaknya memunculkan kekhawatiran baru bagi para inves-tor asing yang berminat masuk di dunia perbankan. Dengan mundurnya SCB ke dalam manajemen Bank bali, maka pupuslah sudah harapan Bank Bali untuk ikut program rekapitalisasi.
    Dalam program rekapitalisasi perbankan ini pe-merintah harus menomboki modal 80%, sedangkan 20%-nya harus disediakan oleh bank-bank yang ikut pogram rekapitalisasi. Pada perkembangan awalnya biaya rekapitalisasi diperkirakan mencapai sekitar Rp 350 triliun, namun akhir-akhir ini sudah membengkak menjadi sekitar Rp 570 triliun. Kalau program rekapitalisasi ini tertunda lagi, maka diperkirakan biaya rekapitalisasi juga akan semakin membengkak. Jumlah dana yang diperlukan pemerintah untuk program rekapitalisasi perbankan memang cukup besar dan berat. 
    Mengingat pemerintah sendiri memiliki keterbatasan dana segar, maka untuk membiayai program rekapitalisasi perbankan, pemerintah akan mengeluarkan obligasi pemerintah. Namun hingga kini, realisasi untuk rekapitalisasi perbankan ini masih tersendat-sendat. Melihat kondisi ini, Ketua DPUN di bawah kendali Sofyan Wanandi yang salah satu banknya ikut terlikuidasi, memohon kepada pemerintah untuk segera merealisasikan program rekapitalisasi perbankan. Alasannya cukup sederhana agar roda perekonomian secara menyeluruh segera beroperasi secara normal. 
 

Tantangan ke depan
    Dalam memasuki era ke depan, setidak-tidaknya pada tahun 2000, tampaknya dunia perbankan na-sional masih menyisakan keprihatinan yang mendalam, lagi pula semakin berat tantangannya. Hal ini mengingat bahwa masih banyak permasalahan perbankan yang hingga kini belum tuntas, se-perti rekapitalisasi perbankan yang terkesan seret-/tersendat-sendat, membengkaknya kredit bermasalah/macet, baik bank milik swasta maupun pemerintah, penyaluran kredit kepada nasabah baru masih sulit, penegakan hukum kasus-kasus perbankan, dan pelanggaran ketentuan-ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), dan bagaimana meningkatkan permodalan bank di atas CAR 4% (minimal 8% sesuai dengan ketentuan Bank for International Settlements ).
    Bagi pemerintahan baru, bagaimana dapat mengatasi berbagai macam permasalahan di dunia perbankan nasional dewasa ini bukanlah tugas yang ringan, namun penuh dengan onak dan duri, cukup berat dan memerlukan waktu lama. Meskipun de-mikian, upaya yang kini tengah ditempuh oleh pe-merintah dalam menangani kasus-kasus perbankan sudah mulai pada jalur yang benar, mereka yang diduga terlibat dalam kasus perbankan sudah se-layaknya untuk diproses secara hukum dan tanpa pandang bulu, siapapun mereka. 
    Di samping itu, sejumlah debitor nakal yang kini berjumlah sekitar dua ratus yang ada dibawah kendali BPPN memang sudah selayaknya untuk dilakukan pendekatan secara intensif (negosiasi), agar mereka bersedia melunasi kewajiban-kewajibannya. Maka tidaklah mengherankan ketika BPPN mengeluarkan ”undangan massal” bagi para debitor tersebut, mereka akhirnya bersedia datang dan menandatangani surat komitmen (letter of commitment). 
    Namun perlu diingat bahwa itu baru surat komitmen atas utangnya kepada BPPN, perkara kapan dan bagaimana melunasi kewajibannya mungkin perkara lain. Dalam hal ini, BPPN perlu memiliki sikap tegas manakala komitmennya dilanggar, seperti tindakan melelang aset yang dimiliki bank meskipun nilainya tidak sebanding dengan utang perusahaan dan membeberkan kasusnya di media massa (paling tidak untuk pelajaran bagi yang lain).
    Bagaimana dengan minat investor asing dalam dunia perbankan? Kasus mundurnya Standard Chartered Bank dari manajemen Bank Bali paling tidak menjadikan pengalaman berharga bagi para investor asing yang berminat berinvestasi di dunia perbankan. Paling tidak, para investor asing akan ekstra hati-hati dalam memasuki dunia perbankan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang diberlakukan bagi investor asing tersebut. 
    Peluang bagi investor asing dalam memasuki dunia perbankan masih terbuka, mengingat paling tidak sinyal-sinyal kondisi perekonomian secara makro yang semakin membaik, seperti nilai kurs rupiah yang relatif stabil terhadap dolar US yang berkisar Rp 7.000 sampai dengan Rp 7.500, semakin menurunnya tingkat suku bunga deposito, dan semakin menurunnya laju inflasi. Dengan suatu catatan tentunya bahwa kondisi keamanan yang ada dapat dikendalikan dengan baik, dalam suasana aman, damai, tidak ada lagi kerusuhan, penjarahan, atau pembakaran berbagai fasilitas publik. 
    Mari kita sambut tahun 2000, masa depan yang lebih baik, semoga!

@@@