Make your own free website on Tripod.com

Personal Website Djoko Purwanto


PERBANKAN NASIONAL TAK SEINDAH ASLINYA

Oleh : Drs. Djoko Purwanto, MBA

 

Dunia perbankan nasional kembali terpuruk dengan adanya keputusan pemerintah yang membekukan operasi (BBO) tiga bank yaitu Bank Umum Nasional (BUN), Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), dan Bank Modern serta mengambil alih kepemilikan empat bank yaitu Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Private Development Finance Corporation of Indonesia (PDFCI), dan Bank Tiara Asia pada tanggal 21 Agustus 1998.

Dengan adanya keputusan tersebut, maka dengan sendirinya semakin memperpanjang deretan nama bank-bank bermasalah yang mulai terbuka tabirnya ketika pemerintah melikuidasi 16 bank sekaligus pada tanggal 1 November 1997. Sebagaimana kita ketahui bahwa keputusan melikuidasi sejumlah bank tersebut merupakan gebrakan yang cukup berani dalam upaya untuk menyehatkan perbankan nasional.

Bank-bank yang nampaknya berdiri megah, kokoh, ternyata tak semenarik dan tak seindah aslinya. Mereka ternyata berdiri diatas fondasi yang rapuh dan tak memiliki akar yang kuat dan kokoh, yang pada gilirannya terpaksa harus dilikuidasi. Likuidasi terhadap suatu bank dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain bahwa bank yang bersangkutan tak mampu memenuhi kewajiban CAR (Capital Adequacy Ratio), beban kredit macet membengkak, manajemen yang tidak profesional, rentabilitas yang jelek, dan likuiditas yang jelek sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo.

Upaya pemerintah untuk melakukan restrukturisasi perbankan nasional sebagaimana yang tertera dalam nota kesepakatan (letter of intent) dengan IMF nampaknya akan terus dilakukan. Sebagai kelanjutan tindakan pemerintah untuk menyehatkan bank-bank bermasalah, maka pada tanggal 4 April 1998 pemerintah kembali melakukan pembekuan terhadap tujuh bank dan menempatkan tujuh bank lainnya dalam pengawasan BPPN. Ketujuh bank yang dibekukan antara lain Bank Kredit Asia, Centris International Bank, Bank Deka, Bank Subentra, Bank Pelita, Hokindo Bank, dan Bank Surya. Sedangkan ketujuh bank yang masuk dalam pengawasan BPPN antara lain Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), Bank Danamon, Bank Umum Nasional (BUN), Bank Tiara Asia, Bank PDFCI, dan Bank Modern.

Bank-bank yang dibekukan kegiatan operasinya tersebut ditengarai telah menggunakan dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) 75% keatas dari total asset dan 500% dari modal yang disetor. Ini berarti bahwa bank-bank yang dibekukan minimal telah menikmati KLBI ¾ dari total asetnya. Bank-bank yang masuk dalam kelompok “dibekukan” tersebut dengan sendirinya sudah tidak dapat melayani nasabahnya baik menabung maupun menarik simpanannya di bank tersebut. Selanjutnya, segala bentuk transaksi atas bank yang dibekukan tersebut telah dialihkan kepada bank-bank pemerintah yang telah ditunjuk.

Sementara itu bank-bank yang berada dibawah pengawasan (perawatan) BPPN ditengarai telah menggunakan KLBI melebihi Rp. 2 triliun dan 500% dari modal yang disetor. Dalam hal ini, bank-bank yang masuk dalam pengawasan BPPN tersebut masih diperkenankan untuk melakukan kegiatan operasional sebagaimana biasa, namun mereka diawasi oleh bank-bank pendamping yang telah ditunjuk pemerintah dan BPPN sendiri.

BPPN sebagai badan independen dibawah Menkeu memiliki tugas penyehatan perbankan nasional yang cukup berat. Sementara itu, empat puluh bank yang kini masih dirawat BPPN sedang menunggu nasib. Apabila mereka memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan BPPN, bukan tidak mungkin mereka akan mengalami nasib yang sama dengan yang lain.

Biaya perawatan terhadap bank-bank yang sakit tersebut tentunya cukup besar, konon mencapai sekitar Rp. 140 triliun. Apabila pada akhirnya bank-bank yang dirawat BPPN tersebut ada yang terpaksa harus dibekukan atau diambil alih pemerintah, maka bank-bank tersebut harus mengembalikan dana yang pernah dinikmati selama perawatan. Bukankah dana tersebut notabene juga milik rakyat?

 

Dampaknya Bagi Masyarakat

            Dengan keputusan BBO dan BTO atas sejumlah bank yang mulai berlaku 21 Agustus 19998, maka masyarakat secara umum menjadi semakin bingung dan semakin menurun kepercayaannya terhadap dunia perbankan nasional. Bagaimana tidak bingung? Sederetan permasalahan yang menyangkut pemberesan terhadap bank-bank bermasalah mulai dari likuidasi enam belas bank dan pembekuan tujuh bank bulan April 1998 belum tuntas, kini muncul pembekuan lagi terhadap tiga bank. Pengangguran sebagai akibat PHK dari sejumlah bank yang yang terkena BBO sudah tak dapat dihindari.

Sementara itu, masyarakat sebenarnya kini sedang menunggu daftar bank-bank mana yang dinyatakan masih sehat, yang layak dipercaya, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi dengan pihak bank. Pengumuman pemerintah yang menyatakan bahwa simpanan Anda dijamin pemerintah, nampaknya masih belum sepenuhnya mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan.

Disamping itu, masyarakat yang sudah semakin kritis ini juga menghendaki adanya perlakuan yang adil didalam menangani permasalahan dunia perbankan. Dalam artian bahwa jangan sampai para nasabah bank yang dalam posisi lemah menjadi korban terus, sementara para bankir cuci tangan malahan ada yang sudah kabur dan kini menjadi buron. Oleh karena itu, para bankir yang bertanggungjawab atas runtuhnya bank yang dikelola sudah sepantasnya dimintai pertanggungjawaban dan apabila terbukti ada indikasi tindak kriminal, maka yang bersangkutan layak dimejahijaukan. Tindak kriminal dalam kasus perbankan antar lain tindakan korupsi, penyalahgunaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia, pengubahan hutang menjadi equity (saham), penyimpangan legal lending limit (batas maksimum pemberian kredit), serta berbagai tindakan penyimpangan yang biasanya terjadi pada bank yang sudah go public.

Hinggi kini tercatat 29 bankir yang diduga terkait tindak korupsi atas kasus bank-bank yang dilikuidasi November 1997, dan lima diantaranya resmi dinyatakan sebagai tersangka (SoloPos,21/8).

 

Mencari Hikmahnya

            Rontoknya sejumlah bank sejak peristiwa likuidasi November 1997 sampai pembekuan sejumlah bank dan pengambilalihan kepemilikan oleh pemerintah 21 Agustus 1998, hendaknya menjadi suatu cermin bagi dunia perbankan bahwa ada sesuatu yang tidak beres didalam dunia perbankan. Deregulasi perbankan yang pernah digulirkan, sehingga bank-bank tumbuh dan berkembang bak jamur dimusim hujan, nampaknya jauh dari semangat perbankan untuk menjadikan bank yang sehat dan kokoh.

            Bagi bank-bank yang sementara ini kondisinya aman-aman saja, tentunya kejadian yang tidak mengenakkan bagi dunia perbankan tersebut hendaknya dapat digunakan sebagai langkah untuk introspeksi dan menentukan antisipatif kedepan apa yang harus dilakukan dikemudian hari.

            Berbagai langkah antisipatif yang dilakukan oleh sejumlah bank untuk melakukan merger, nampaknya menjadi salah satu alternatif yang baik untuk lebih memperkuat posisi bank di tengah masyarakat yang semakin kompetitif. Meskipun disadari bahwa keputusan untuk melakukan merger antar bank bukanlah pekerjaan yang mudah. Masing-masing bank yang merger tentunya memiliki visi, misi, dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, permasalahan seputar visi, misi, dan budaya bankyang berbeda-beda tersebut, yang umumnya menjadi semacam kerikil yang dapat mengganggu proses merger. Namun demikian, bukan berarti merger tak bisa dilakukan.

@@@