Make your own free website on Tripod.com

Personal Website Djoko Purwanto

 

TANTANGAN KEDEPAN PASCA PARIS CLUB III

Oleh : Djoko Purwanto

 

            Dengan telah usainya pertemuan Paris Club III yang berlangsung tanggal 11-12 April 2002 di Paris, Perancis dan penandatanganan nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU), maka paling tidak apa yang dihasilkan dari forum Paris Club tersebut dapat memberikan secercah harapan bagi proses pemulihan ekonomi Indonesia kedepan. Oleh karenanya, barangkali juga tidak berlebihan bila ucapan selamat dan sukses kita berikan bagi delegasi tim ekonomi pemerintah Indonesia yang berhasil meyakinkan para kreditur dalam forum Paris Club III tersebut.

Hal ini sekaligus merupakan moment yang sangat baik bagi pemerintah untuk menunjukkan kesungguhan pemerintah untuk keluar dari berbagai kemelut krisis multidimensi. Sebagaimana kita ketahui bahwa hingga kini kondisi perekonomian nasional masih belum menggembirakan, apalagi belakangan ini muncul berbagai musibah silih berganti yang menjadikan bangsa ini semakin sulit keluar dari krisis. Disamping itu, nampaknya pemerintah dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, terutama yaitu bagaimana melakukan pembayaran utang pemerintah yang cukup besar baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Meskipun terbuka sejumlah alternatif bagi penanganan krisis utang pemerintah tersebut, nampaknya salah satu pintu alternatif yang terbuka bagi pemerintah (yang memungkinkan) adalah melakukan penjadwalan ulang (rescheduling) utang luar negeri pemerintah untuk jangka waktu 20 tahun.

Meskipun demikian, bukan berarti keberhasilan delegasi tim ekonomi pemerintah dalam melakukan penjadwalan ulang (rescheduling) utang luar negeri pemerintah RI tersebut menjadikan kita terlena dan terbuai. Mengapa demikian? Hal ini mengingat bahwa tantangan kedepan bagi percepatan proses pemulihan ekonomi (economic recovery) Indonesia masih cukup berat.

           

Rescheduling Utang LN

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam forum Paris Club III yang berlangsung selama dua hari 11 dan 12 April 2002, pemerintah RI berhasil melakukan penjadwalan ulang (rescheduling) utang luar negeri pemerintah senilai US$ 5,7 miliar yang terdiri atas US$ 5,3 miliar (utang pokok plus bunga), US$ 400 juta utang obligasi (Yankee Bond) yang dijaminkan BI terkait dengan pihak swasta, dan US$ 40 juta dalam bentuk konversi utang (debt swap) yang dipergunakan untuk program-program pemberantasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Diantara negara-negara kreditur yang tergabung dalam forum Paris Club, Jepang nampaknya menjadi salah satu negara yang memberikan komitmen yang cukup besar dibanding dengan negara lainnya dan diperkirakan sekitar 50 persennya komitmen rescheduling berasal dari pemerintah Jepang.

Seiring dengan keberhasilan pemerintah tersebut, Wapres Hamzah menyatakan bahwa keberhasilan ini akan memberi kesempatan bagi pemerintah untuk mengkonsolidasikan pengelolaan keuangan Negara (APBN). Dalam artian bahwa dengan berhasilnya rescheduling ini akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengalokasikan sejumlah program-program penting bagi percepatan proses pemulihan ekonomi, seperti menggerakkan sector riil.

Kalau dilihat dari sisi kuantitasnya ini berarti bahwa hasil penjadwalan ulang utang luar negeri pemerintah yang diperoleh ini lebih besar daripada yang diajukan (diusulkan) pemerintah yaitu dari US$ 5,5 miliar menjadi US$ 5,74 miliar. Sementara itu, dilihat dari sisi lain, hal ini juga mengindikasikan bahwa munculnya kepercayaan positif dari para kreditur yang tergabung dalam Paris Club tersebut terhadap berbagai sinyal positif yang telah dilakukan pemerintah RI khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan berbagai kesepakatan dalam butir-butir Letter of Intent (LoI), termasuk didalamnya divestasi bank rekap (BCA plus menyusul bank-bank rekap lainnya), pengurangan subsidi BBM, dan privatisasi sejumlah BUMN.

            Keberhasilan pemerintah melakukan rescheduling utang luar negerinya, nampaknya memperoleh respons yang positif bagi para pelaku pasar uang maupun pasar modal. Hal ini terlihat ada kecenderungan yang semakin menguat terhadap kurs rupiah hingga mampu menembus dikisaran Rp. 9500,- per US dollar. Disisi lain, indeks harga saham gabungan (IHSG) nampaknya juga memiliki kecenderungan yang semakin menguat pula.

            Penjadwalan ulang (rescheduling) utang luar negeri pemerintah dengan para anggota kreditur seperti : Amerika, Jepang, Inggris, Perancis yang tergabung dalam forum Paris Club kali ini merupakan yang ketiga kali. Dimana pada forum Paris Club I yang berlangsung sekitar September 1998, pemerintah memperoleh rescheduling utang luar negeri pemerintah senilai US$ 4,7 miliar. Selanjutnya, sekitar April 2000 berlangsung forum Paris Club II, dimana pemerintah memperoleh rescheduling utang luar negeri pemerintah senilai US$ 5,8 miliar. Selanjutnya April 2002 dilangsungkan pertemuan forum Paris Club III, dimana pemerintah memperoleh rescheduling utang luar negeri pemerintah senilai US$ 5,7 miliar. Forum Paris Club III kali ini memiliki perbedaan dengan Pais Club sebelumnya, dimana pada forum Paris Club III kali ini pemerintah memperoleh rescheduling utang pokok dan bunganya, serta jangka waktu pelunasan yang lebih lama hingga 20 tahun (termasuk masa tenggang/grace period).

            Forum Paris Club III ini nampaknya menjadi salah satu tumpuan harapan pemerintah untuk bisa menutupi deficit anggaran (APBN 2002) sebesar 2,5 persen dari PDB atau sekitar Rp. 43,- triliun, dimana Rp. 17,6 truliun diharapkan dapat dibiayai dari utang luar negeri. Oleh karena itu, dengan berhasilnya rescheduling utang luar negeri pemerintah pada forum Paris Club III ini, maka dapat dikatakan bahwa biaya untuk nomboki deficit anggaran dalam APBN 2002 bahkan hingga 2003 menjadi relatif aman.

            Dalam kaitannya dengan utang pemerintah, Menkeu Boediono menyatakan bahwa pemeerintah mempunyai utang dalam dan luar negeri yang jumlahnya cukup besat. Jumlah utang dalam negeri pemerintah saja telah mencapai Rp. 662,8 triliun yang terdiri atas utang perbankan bagi restrukturisasi perbankan sebesar Rp. 652,8 triliun (Rp. 434, 5 triliun obligasi rekapitalisasi perbankan, dan Rp. 218 triliun untuk program penjaminan), dan kredit program sebesar Rp. 9,97 triliun. Sedangkan utang luar negeri sebesar US$ 70,6 miliar dimana US$ 29,8 miliar utang multilateral, US$ 23,2 miliar utang bilateral, US$ 15 miliar untuk kredit ekspor, US$ 1,5 miliar untuk pinjaman komersial, US$ 527 juta untuk leasing, dan US$ 400 juta dalam bentuk obligasi.

Jumlah utang pemerintah yang sangat besar tersebut jelas merupakan permasalahan yang sangat pelik dan kompleks. Dalam jangka pendek, barangkali rescheduling utang luar negeri pemerintah memang dapat memberikan sedikit nafas lega, namun dalam jangka panjang akan tetap menjadi beban berat bagi pemerintah. Apalagi kalau permasalahan mendasar seperti pemberantasan KKN tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat banyak, maka jelas akan menjadi beban berat bagi masyarakat.

 

Tantangan Kedepan

Sebagaimana kita ketahui bahwa pasca-Paris Club III ini, bagi pemerintah Indonesia terbuka sejumlah tantangan yang harus disikapi pemerintah dengan sebaik-baiknya. Paling tidak, sejumlah pekerjaan rumah yang tidak ringan telah menanti dan harus diselesaikan pemerintah, antara lain yang berkaitan dengan bagaimana upaya pemerintah mampu melakukan pemberantasan KKN secara adil tanpa pandang bulu, bagaimana menyelesaikan program privatisasi sejumlah BUMN, bagaimana melanjutkan divestasi Bank-bank rekap lainnya (setelah BCA diambilalih Faralon), bagaimana menyelesaikan kasus BLBI termasuk penyelesaian utang para konglomerat bermasalah (yang jumlahnya mencapai ratusan triliun), dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah mampu menggerakkan roda perekonomian sector riil yang ada sehingga pada gilirannya mampu menyerap tenaga kerja.

Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini diperkirakan jumlah pengangguran yang ada baik terdidik maupun tak terdidik mencapai sekitar 40 juta pengangguran. Sebuah angka pengangguran yang cukup besar. Oleh karena itu, sudah selayaknya masalah pengangguran memperoleh prioritas penanganannya melalui program-program penciptaan lapangan kerja baru.

Tantangan kedepan memang masih cukup berat, namun demikian langkah yang bijak segera perlu dilakukan adalah bagaimana mencermati skala prioritas program pemerintah yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional melalui menumbuhkembangkan sector riil yang ada. Moment yang baik dari rescheduling ini janganlah cepat berlalu begitu saja, semoga!

@@@