Make your own free website on Tripod.com

Personal Website Djoko Purwanto
CATATAN EKONOMI 2001 &  TANTANGAN 2002

Oleh: Djoko Purwanto

 

            Selama tahun 2001 perekonomian nasional nampaknya masih belum mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional sebagaimana yang diharapkan banyak pihak. Percepatan proses pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya melalui penyediaan lapangan kerja yang cukup, bergairahnya dunia investasi domestic dan asing, bergulirnya roda ekonomi sector riil, dan peran dunia perbankan dalam menjalankan fungsinya dengan baik sebagai intermediasi financial masyarakat dan kebijakan. Namun, dalam perjalanannya berbagai kendala muncul menghadang laju perekonomian nasional baik yang berasal dari fundamental ekonomi yang masih lemah juga yang tak kalah pentingnya adalah factor non ekonomi seperti situasi keamanan dan sosial-politik di tanah air yang relative masih belum kondusif.

            Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2001 Indonesia telah mengalami pergantian presiden dari Presiden Abdurrahman Wahid ke Presiden Megawati Sukarnoputri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden RI melalui hasil Sidang Istimewa MPR RI pada 23 Juli 2001. Pergantian presiden tersebut dengan sendirinya akan membawa berbagai konsekuensi pada kebijakan-kebijakan yang akan diambil khususnya yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi nasional kedepan. Bagaimana kondisi ekonomi makro dan tantangan ekonomi kedepan dapat kita simak berikut ini.

 

Kondisi Ekonomi Makro

            Bagaimana kondisi ekonomi makro perekonomian nasional tergambar dalam APBN 2001. Untuk menyusun APBN 2001 pemerintah menggunakan berbagai asumsi dasar seperti kurs rupiah, suku bunga SBI, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan harga minyak mentah. Dalam APBN 2001 pemerintah mematok kurs rupiah Rp. 7.800,- per US dollar, pertumbuhan ekonomi 5 persen, tingkat suku bunga SBI  (Sertifikat Bank Indonesia) 11,5 persen, tingkat inflasi 7,2 persen, dan  harga minyak mentah 24 US dollar per barrel.

Dalam perkembangannya, berbagai asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN 2001 tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi riil yang ada seiring dengan dinamika internal dan eksternal factor di tanah air. Misalnya kurs rupiah dipatok Rp. 7.800,- per US dollar, di pasar uang sudah jauh melampaui dari yang diperkirakan bahkan cenderung melemah mencapai kisaran Rp. 11.500,- per US dollar. Melemahnya rupiah terhadap US dollar jelas memperberat posisi keuangan pemerintah. Begitu pula tingkat suku bunga SBI 3 bulan yang ditetapkan oleh pihak BI juga sudah merangkak naik hingga 15 persen. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan dunia perbankan nasional karena dikahawatirkan berdampak pada munculnya negative spread.

            Bank Indonesia sebagai otoritas monitor berupaya mengendalikan rupiah agar tidak terperosok lebih jauh disamping dengan instrument yang sudah lazim digunakan seperti melakukan intervensi ke pasar uang dan penyesuaian suku bunga SBI, juga melalui kebijakan barunya melalui pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh bank yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia No. 3/3/PBI/2001 yang diberlakukan sejak 12 Januari 2001. Respons pasar saat itu cukup signifikan hingga mampu mengerek rupiah ke posisi yang lebih baik hingga Rp. 9.450,- per US dollar dari Rp. 11.000,- per US dollar. Namun sayang penguatan rupiah tersebut tidak bertahan lama karena kondisi politik dan keamanan di tanah air masih belum mantap, terutama mencuatnya pro dan kontra pansus Buloggate dan Bruneigate yang diduga melibatkan Presiden Gus Dur saat itu. Kondisi yang kurang menguntungkan tersebut nampaknya masih berkelanjutan. Pertikaian para elit politik ditengah keterpurukan ekonomi jelas tidak menguntungkan upaya pemerintah memulihkan ekonominya.

            Pelemahan terhadap posisi rupiah nampaknya terus berlanjut hingga Maret 2001 rupiah terpuruk mencapai Rp. 11.500,- per US dollar. Kekhawatiran dunia luar (investor) terhadap situasi keamanan dan politik dii tanah air semakin memperkeruh situasi perekonomian nasional. Jangankan mendatangkan investor asing, mempertahankan asset-aset yang sudah ada saja tidaklah mudah. Bahkan beberapa investorpun mulai merelokasi industrinya ke Negara tetangga karena disamping pertimbangan ekonomis juga  pertimbangan politik dan keamanan yang kurang kondusif.

            Kondisi tersebut jelas tidak menguntungkan bagi bergeraknya perekonomian nasional dimana daya beli masyarakat melemah, lapangan kerja menciut, pengangguran membengkak, pemutusan hubungan kerja dimana-mana, kemiskinan bertambah, suku bunga SBI menaik yang berdampak pada semakin sulitnya posisi dunia perbankan nasional, yang pada gilirannya menggambat bergeraknya sector riil.

Kondisi tersebut masih diperparah dengan berbagai kebijakan pemerintah saat itu melalui kebijakan yang tidak populer menaikkan harga BBM, Tarif Dasar Listrik, dan Tarif Telepon. Kebijakan tersebut jelas memperparah beban masyarakat yang daya belinya semakin melemah. Maka tidaklah mengherankan kalau pada saat itu berbagai reaksi bermunculan disejumlah kota yang menentang kebijakan yang tidak simpatik tersebut.

            Situasi sosial politik dan keamanan di tanah air tidak menyejukkan masyarakat bahkan cenderung memanas dan membuat masyarakat was-was, khawatir dan ketakutan. Kasus Buloggate dan Bruneigate terus bergulir mulai dari pembentukan pansus, memo satu, memo  dua dan akhirnya gongnya digelar Sidang Istimewa MPR yang menempatkan Megawati Sukarnoputri sebagai Presiden RI ke-5 menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid.

            Respons masyarakat saat itu sangatlah baik bagi modal awal bergeraknya roda perekonomian nasional dimana rupiah mengalami penguatan cukup signifikan dari Rp. 11.125,- per US dollar menjadi Rp. 10.000,- per US dollar. Bahkan sehari kemudian rupiah masih mengalami penguatan ke angka Rp. 9.825,- per US dollar. Optimisme para pelaku bisnis dan pasar uang terhadap pemerintahan baru cukup beralasan.

            Dalam perjalanannya, rupiah masih jauh dari yang diperkirakan dalam APBN 2001. Oleh karena itu, maka pemerintah melakukan perubahan pertama atas asumsi dasar APBN 2001 sebelumnya dimana kurs rupiah dari Rp. 7.800,- per US dollar menjadi Rp. 9.600,- per US dollar, pertumbuhan ekonomi dari 5 persen menjadi 3,5 persen,  inflasi dari 7,2 persen menjadi 9,3 persen, suku bunga SBI dari 11 persen menjadi 15 persen dan tetap mempertahankan deficit anggaran 3,7 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).

Pada saat kurs rupiah dipatok Rp. 9.600,- per US dollar, nampaknya di pasar uang rupiah cenderung melemah di kisaran Rp. 10.500,- hingga Rp. 11.000,- per US dollar, begitu pula suku bunga SBI sudah mencapai 17 persen. Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar, maka asumsi dasar yang digunakan pemerintah dalam penyusunan APBN 2001 tersebut pada akhirnya dilakukan perubahan dimana kurs rupiah ditetapkan dari Rp. 9.600,- per US dollar menjadi Rp. 10.219 per US dollar, suku bunga SBI dari 15 persen menjadi 16,4 persen, dan laju inflasi dari 9,3 persen menjadi 11,9 persen.

Dalam perkembangan terakhir, kondisi rupiah relative stabil dikisaran Rp. 10.200,- per US dollar, laju inflasi tahunan mencapai 13,01 persen, sedangkan tingkat suku bunga SBI masih bertahan di level 17,62 persen.

Sementara itu iklim investasi di tanah air nampaknya kurang menggembirakan bahkan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Diperkirakan sekitar 40 persen penurunan investasi ke Indonesia. Penurunan nilai investasi ini tak lepas dari kondisi keamanan dan sosial-politik akhir-akhir ini yang kurang mendukung dunia investasi. Maka tak mengherankan kalau baru-baru ini kita dikagetkan sebuah riset lembaga asing Political Economic and Risk Consultancy (PERC) yang menempatkan posisi Indonesia dalam iklim berinvestasi yang kurang menguntungkan pada posisi terburuk setelah Vietnam di Asia. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi Indonesia dalam menarik investor asing.

 

Tantangan Ekonomi Kedepan

Akhirnya pemerintahan yang baru Mega-Hamzah pada 9 Agustus 2001 berhasil menyusun Kabinet Baru yang diberi nama Kabinet Gotong Royong. Munculnya tim ekonomi baru Kabinet Gotong Royong nampaknya direspons positif oleh para pelaku bisnis dan pasar uang ditandai dengan menguatnya rupiah menjadi Rp. 9.100,- per US dollar. Paling tidak inilah moment yang baik bagi pemerintahan baru untuk keluar dari krisis multidimensi yang sudah berlangsung sejak medio  juli 1997.

            Namun demikian tantangan yang dihadapi tim Ekonomi Kabinet GR ini cukup berat dan kompleks. Berbagai permasalahan ekonomi yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya memang cukup berat dan kompleks, antara lain penyelesaian kasus BLBI yang belum tuntas, melemahnya iklim investasi baik domestic maupun asing, kurangnya lapangan kerja dan membengkaknya jumlah pengangguran yang ada, masalah privatisasi BUMN, restrukturisasi utang-utang korporasi, utang luar negeri, dan penyehatan perbankan nasional.          

 

Permasalahan ekonomi kedepan menjadi semakin berat tatkala dunia disentakkan dengan munculnya tragedy September Kelabu atas runtuhnya Gedung World Trade Center (WTC), New York Amerika Serikat. Gedung WTC yang dikenal sebagai simbul pusat perdagangan dunia akhirnya runtuh dengan menelan korban ribuan manusia didalamnya cukup mengagetkan dunia. Bursa saham dunia Wall Street, New York, sempat terperosok di hari pertama pembukaan perdagangan. Indeks Dow Jones ditutup melemah begitu pula NYSE (New York Stock Exchange) dan Nasdaq juga mengalami penurunan. Fenomena yang sama terjadi diberbagai bursa saham termasuk pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ, pada hari pertama sempat mengalami penurunan 18,403 poin atau 4,32 persen ke posisi 407,350.

            Tragedi runtuhnya WTC tersebut bagi Indonesia perlu memperoleh kajian yang mendalam terutama dampaknya bagi perekonomian Indonesia kedepan. Mengingat WTC sebagai simbul pusat perdagangan dunia yang memiliki jaringan bisnis dan berpengaruh perekonomian dunia, maka lesunya perekonomian di AS tentu saja akan beriimbas kepada Negara-negara lain, termasuk Indonesia. Sejumlah agenda investasi yang rencananya dilakukan oleh pemerintah AS ke berbagai Negara berkembang termasuk Indonesia jelas akan mengalami penurunan, mengingat pemerintah AS sendiri juga memerlukan dana yang tidak sedkit untuk memulihkan perekonomiannya sendiri. Peluang produk ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat pasca tragedy WTC jelas tidak semudah dulu lagi.

            Pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia dalam mensikapi kasus WTC yang berdampak menurunnya ekspor ke Negara Paman Sam tersebut adalah mencoba memberdayakan kembali potensi dalam negeri secara optimal melalui investasi domestic yang mampu menyerap tenaga kerja. Bergeraknya roda investasi domestik diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana otonomi daerah selama ini mampu memotivasi daerah untuk menggerakkan potensi ekonomi daerahnya sehingga mampu menyediakan lapangan kerja baru dengan menjalin kerjasama para investor domestic yang ada. Meskipun hal ini bukan pekerjaan yang mudah, namun kapan lagi?

 

@@@